Masyarakat Pasaman Menggugat: Kasat Reskrim Polres Pasaman AKP Fion Joni Hayes Diduga Dinilai Arogan dan Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum

- Penulis

Rabu, 15 April 2026 - 10:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PASAMAN, SUMBAR TIMES OKE – Kepemimpinan AKP Fion Joni Hayes, S.H. selaku Kasat Reskrim Polres Pasaman kini berada di bawah sorotan tajam publik. Serangkaian fenomena “kebal hukum” terhadap praktik ilegal skala besar berbanding terbalik dengan tindakan represif terhadap pihak tertentu, memicu kemarahan masyarakat yang menuntut sanksi tegas dan pencopotan jabatan terhadap sang Kasat.

Daftar Panjang Pembiaran Hukum
Masyarakat mencatat adanya pembiaran sistematis terhadap berbagai aktivitas ilegal di wilayah hukum Polres Pasaman yang diduga diketahui oleh Kasat Reskrim, di antaranya:

Maraknya Tambang Emas Ilegal (PETI): Puluhan alat berat beroperasi bebas di Dua Koto tanpa tersentuh hukum.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mafia BBM Bersubsidi: SPBU Panti diduga terang-terangan melayani pengisian jerigen dan mobil pelansir Solar serta Pertalite secara ilegal.

Kejahatan Lingkungan di Bonjol: Tambang emas ilegal yang menggunakan merkuri/air raksa serta bos penampung emas besar (inisial H dan I) tetap melenggang bebas.

Keterlibatan Oknum ASN: Inisial RI alias R, seorang ASN Pemkab Pasaman, diduga kuat menjadi “payung” tambang emas ilegal selama ini di Rao namun tidak pernah diproses secara hukum.

Mafia Pupuk: Penyelewengan pupuk bersubsidi yang mencekik petani lokal seolah luput dari pengawasan Satreskrim.

Maraknya peredaran Rokok ilegal di wilayah Hukum Polres Pasaman.

Arogansi dan Pelecehan Terhadap Etika Profesi
Ketidakadilan semakin mencolok ketika hukum tajam ke bawah namun tumpul ke “kolega”. Publik menyoroti penangkapan kendaraan milik sesama anggota Polri hingga ke pengadilan, sementara mafia besar dibiarkan.

Bahkan, AKP Fion Joni Hayes diduga melakukan tindakan arogan dengan mengabaikan koordinasi antar-lini institusi. yang dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap hierarki dan etika institusi Polri.

Masyarakat Menuntut Pencopotan
Tokoh masyarakat Pasaman menyatakan keprihatinan mendalam atas rusaknya tatanan hukum di bumi Pasaman. “Kami tidak butuh pemimpin yang arogan, tidak punya etika, dan pura-pura bodoh terhadap kejahatan di depan mata. Kehadiran AKP Fion Joni Hayes hanya mempermalukan institusi Polri di Ranah Minang,” ujar perwakilan warga.

Masyarakat mendesak Kapolda Sumatera Barat dan Divisi Propam untuk segera mengusut dugaan gratifikasi atau pembiaran yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Pasaman, memberikan sanksi hukum yang berat, serta membuang oknum-oknum yang merusak citra Polri dari tanah Pasaman.

#CopotKasatReskrimPasaman #PolriBersih #KeadilanUntukPasaman

Editor/ Publisher Sumbar Times Oke

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel sumbartimesoke.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

RTRW Solok Selatan 20 Tahun ke Depan Disahkan, Komitmen Keterbukaan Publik Pemkab dan DPRD Dipertanyakan
Gencarkan Ekonomi Kerakyatan, Dekopinwil Sumbar Dorong Akselerasi Koperasi Merah Putih
KOMITMEN NYATA POLDA SUMBAR: DI BAWAH KEPEMIMPINAN KOMBES POL ANDRY KURNIAWAN, JARINGAN MAFIA EMAS ILEGAL INTERNASIONAL BERHASIL DIGAGALKAN
Kemerdekaan dalam Peradaban Minangkabau: Merawat Sumpah Tradisi dan Kedaulatan Diri
“Soroti Selisih Harga Material Proyek Strategis Nasional di Sumbar, Ketua LMR-RI: Potensi Kerugian Negara Harus Diaudit”
Memaknai Kemerdekaan ke-81, LMR-RI Komwil Sumbar Ajak Masyarakat Rawat Nilai Kebangsaan dan Jaga Persatuan
Menanti Normalisasi Batang Layah: Asa Petani Salareh Aia di Antara Trauma Banjir dan Ketidakpastian Lahan
Semburan Lumpur Pauah Duo: Menguji Tanggung Jawab Ekologis PT SEML, Pemkab Solok Selatan, dan Komitmen Penegakan Hukum

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 09:03 WIB

RTRW Solok Selatan 20 Tahun ke Depan Disahkan, Komitmen Keterbukaan Publik Pemkab dan DPRD Dipertanyakan

Senin, 24 Agustus 2026 - 07:57 WIB

Gencarkan Ekonomi Kerakyatan, Dekopinwil Sumbar Dorong Akselerasi Koperasi Merah Putih

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 16:07 WIB

KOMITMEN NYATA POLDA SUMBAR: DI BAWAH KEPEMIMPINAN KOMBES POL ANDRY KURNIAWAN, JARINGAN MAFIA EMAS ILEGAL INTERNASIONAL BERHASIL DIGAGALKAN

Jumat, 21 Agustus 2026 - 13:26 WIB

Kemerdekaan dalam Peradaban Minangkabau: Merawat Sumpah Tradisi dan Kedaulatan Diri

Jumat, 21 Agustus 2026 - 13:13 WIB

“Soroti Selisih Harga Material Proyek Strategis Nasional di Sumbar, Ketua LMR-RI: Potensi Kerugian Negara Harus Diaudit”

Berita Terbaru