Penulis: Oleh
Otong Rosadi
Dosen Universitas Ekasakti dan Pegiat Komunitas Penulis Produktif Insan Cita
.
MELAKA MALAYSIA, SUMBAR TIMES OKE. www.sumbartimesoke.id – SABTU sore waktu Melaka, 14 Februari 2026, ruang pertemuan di Mudzaffar Hotel menjadi saksi sebuah ironi sekaligus harapan. Di tengah polarisasi politik yang kian menajam—bahkan sering kali diproduksi secara sadar oleh elite—para pemimpin muda lintas partai se-Melaka justru memilih duduk satu meja bersama akademisi Indonesia. Mereka hadir dalam forum Perbincangan Dua Hala bertajuk International Conference Malaysia–Indonesia, bukan untuk mempertajam perbedaan, tetapi menguji kedewasaan demokrasi.
Tokoh Pendidikan Riau Ketua Yayasan Kifayatul Akhyar sedang menyampaikan pandangannya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum yang digagas oleh Sekretariat Pimpinan Muda Rentas Parti Melaka ini mempertemukan pemimpin muda dari pelbagai sayap partai dengan dosen dan peneliti dari Universitas Ekasakti, Universitas Prima Nusantara, Universitas Islam Al-Kifayah Riau (saat diskusi masih STAI Al-Kifayah, STKIP Muhammadiyah Kerinci, serta dukungan tokoh pendidikan dari Riau melalui Yayasan Kifayatul Akhyar. Pertemuan ini sekaligus menjadi cermin: di saat politik sering kehilangan arah etiknya, ruang-ruang akademik dan kepemudaan justru berusaha mengembalikannya ke rel rasionalitas.
Perbincangan ini terselenggara berkat peran sentral Birr Zamier bin Abu Bakar, LL.B, Deputi Public Prosecutor Selangor, yang juga bertindak sebagai moderator. Dengan ketegasan gaya seorang jaksa sekaligus keluwesan akademiknya, ia tidak hanya mengatur jalannya diskusi, tetapi memastikan bahwa perdebatan tidak terjebak pada retorika kosong—penyakit laten dalam banyak forum politik.
Turut memberi dukungan penting adalah Muhammad Asri Ibrahim, Wakil Menteri Informasi dan Komunikasi Zon Selatan sekaligus juru bicara Perdana Menteri Malaysia. Kehadirannya bukan sekadar simbol politik, melainkan sinyal bahwa negara tidak boleh alergi terhadap kritik dan dialog lintas ideologi. Negara hadir bersama di tengah Politisi Muda.
.
*Politik Muda dan Ketahanan Demokrasi*
Duyatno Ladigi, dari Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu, membawakan makalah _“From Backsliding to Renewal: Mobilising Youth Potential for Democratic Resilience._” Ia membuka dengan satu kenyataan yang tidak nyaman: demokrasi hari ini tidak sedang baik-baik saja. Democratic backsliding bukan lagi konsep akademik, melainkan realitas yang ditandai oleh melemahnya institusi, manipulasi opini publik, dan banalitas populisme digital.
Namun Suyatno tidak berhenti pada kritik. Ia menggeser fokus pada aktor yang sering diremehkan sekaligus dieksploitasi: generasi muda. Dalam pandangannya, kaum muda tidak boleh terus diposisikan sebagai objek mobilisasi politik elektoral, tetapi harus menjadi subjek yang menentukan arah demokrasi. Di sinilah letak urgensi mobilisasi potensi pemuda—bukan sekadar untuk menang pemilu, tetapi untuk menyelamatkan kualitas demokrasi itu sendiri.
Ia menegaskan bahwa tanpa literasi politik yang memadai, generasi muda mudah terjebak dalam politik instan: viral tetapi dangkal, populer tetapi hampa nilai. Demokrasi digital, jika tidak dikawal, justru melahirkan ilusi partisipasi—ramai di permukaan, kosong di substansi. Karena itu, _democratic resilience_ menuntut lebih dari sekadar sistem; ia menuntut karakter.
Otong Rosadi menambahkan kritik yang tidak kalah tajam. Politik muda tidak boleh direduksi menjadi sekadar tren atau gaya hidup baru. Tanpa fondasi politik hukum dan kesadaran konstitusional, partisipasi generasi muda justru berpotensi menjadi alat reproduksi kekuasaan lama dalam wajah baru. Demokrasi, dengan demikian, tidak cukup hanya hidup—ia harus bermartabat.
Peserta dari Pemimpin Muda Partai se Melaka dan Dosen dari Sumbar, Riau dan Jambi
.
*Isu Strategis Lainnya*
Selain isu politik muda, forum ini turut memperkaya diskusi melalui sejumlah kertas kerja, antara lain paparan A. Haidar Muhammad Bagir dari Universitas Prima Nusantara tentang tantangan cybercrime di Indonesia dan Malaysia; Egip Satria Putra mengenai hukum pemilu Indonesia yang masih menyisakan problem integritas; Dendi Kurniawan dari Universitas Ekasakti tentang desentralisasi asimetris; Satrio mengenai praktik beracara di pengadilan Indonesia; serta Rinaldi Ilham dari Universitas Islam Al-Kifayah Riau tentang akad dalam hukum bisnis Islam—yang seluruhnya menegaskan satu hal: krisis demokrasi tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan krisis hukum, teknologi, dan etika.
Pada sesi lanjutan, dialog dua hala berkembang lebih terbuka dan bahkan provokatif. Diskusi menyentuh fenomena meningkatnya ketertarikan Gen-Z terhadap politik, tetapi juga mengkritisi kecenderungan superfisial—termasuk masuknya figur publik dan artis ke arena politik tanpa kedalaman visi. Pertanyaannya menjadi tajam: apakah ini tanda regenerasi, atau sekadar komodifikasi politik?
.
*Pesan untuk Ranah Minang*
Forum lintas partai di Melaka ini menyodorkan cermin yang jernih sekaligus menantang. Demokrasi tidak akan runtuh karena perbedaan, tetapi karena hilangnya integritas dalam mengelola perbedaan itu. Dialog lintas partai yang sehat justru menjadi indikator kedewasaan politik—sesuatu yang semakin langka di tengah praktik politik yang kerap mengedepankan konflik daripada solusi.
Bagi kita di Indonesia, pesan ini tidak bisa diabaikan. Apalagi Melayu Riau dan Ranah Minang memiliki tradisi intelektual dan kepemudaan yang kuat, tetapi tradisi itu harus terus diuji dalam realitas politik kontemporer. Kaum muda tidak cukup hanya hadir sebagai peserta demokrasi; mereka harus menjadi penentu kualitasnya.
Dari Hotel Mudzaffar Melaka pesan itu terdengar lebih keras: masa depan demokrasi tidak ditentukan oleh seberapa ramai politik itu dipertontonkan, tetapi oleh seberapa dalam ia dipahami. Kaum muda harus memilih—menjadi pengikut arus politik yang bising, atau penjaga akal sehat demokrasi.
Jika pilihan kedua yang diambil, maka harapan itu masih ada. Jika tidak, maka demokrasi hanya akan menjadi panggung—tanpa makna. Semoga gema dari Melaka ini tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi koreksi bagi politik kita. (OR)
Editor/ Publisher Sumbar Times Oke
