Oleh: Herdiyulis, S.H., M.H.
Tenaga Ahli Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat
SUMBAR TIMES OKE, PADANG. www.sumbartimesoke.id. Ruang publik di Indonesia diwarnai oleh dua isu yang sama-sama menarik perhatian masyarakat. Di satu sisi, muncul polemik yang melibatkan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Di sisi lain, nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan yang memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian nasional.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekilas, kedua peristiwa tersebut tampak berdiri sendiri. Yang satu berkaitan dengan dinamika kebijakan publik dan figur pejabat negara, sementara yang lain berkaitan dengan indikator ekonomi makro. Namun, apabila dicermati lebih mendalam, keduanya memiliki satu benang merah yang sama, yakni persoalan kepercayaan.
Dalam ilmu ekonomi, pergerakan nilai tukar tidak hanya dipengaruhi oleh data statistik, cadangan devisa, atau kebijakan moneter. Faktor psikologis pasar juga memainkan peran yang sangat penting. Ekspektasi, persepsi, dan tingkat kepercayaan investor terhadap stabilitas suatu negara sering kali menjadi penentu arah pergerakan mata uang. Ketika kepercayaan menguat, pasar cenderung merespons secara positif. Sebaliknya, ketika kepercayaan melemah, tekanan terhadap perekonomian biasanya ikut meningkat.
Fenomena yang sama juga berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak hanya mengelola anggaran, menyusun regulasi, atau melaksanakan program pembangunan. Pemerintah juga mengelola kepercayaan publik. Karena itu, ketika muncul polemik yang melibatkan pejabat publik, sesungguhnya yang sedang diuji bukan hanya individu yang bersangkutan, melainkan juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan program yang dipimpinnya.
Dalam konteks inilah istilah “Nilai Tukar Dadan” dapat dipahami sebagai sebuah metafora. Istilah tersebut bukan dimaksudkan untuk menilai seseorang secara personal, melainkan untuk menggambarkan bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap suatu kebijakan dapat mengalami penguatan ataupun pelemahan, sebagaimana nilai tukar mata uang yang bergerak mengikuti sentimen dan keyakinan pasar.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, merupakan salah satu program strategis pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini lahir dari tujuan yang mulia, yaitu memastikan generasi muda memperoleh asupan gizi yang memadai sebagai fondasi pembangunan bangsa di masa depan.
Namun, sebagaimana program besar lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan negara. Program ini juga membutuhkan dukungan sosial yang kuat. Dukungan tersebut hanya dapat tumbuh apabila masyarakat memiliki kepercayaan bahwa program dijalankan secara profesional, transparan, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam praktik pemerintahan, tidak sedikit kebijakan yang secara konseptual sangat baik tetapi menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya karena persoalan komunikasi publik dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Sering kali masyarakat tidak membaca dokumen perencanaan, laporan evaluasi, ataupun naskah akademik suatu program. Mereka membangun penilaian berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, persepsi publik tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang sepele. Persepsi merupakan bagian dari realitas politik yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Ketika masyarakat percaya, ruang partisipasi menjadi lebih luas. Sebaliknya, ketika keraguan mulai tumbuh, setiap kebijakan akan menghadapi tantangan yang lebih besar.
Pemikiran tersebut sejalan dengan pandangan Francis Fukuyama yang menempatkan kepercayaan sebagai modal sosial utama dalam kehidupan masyarakat modern. Menurut Fukuyama, tingkat kepercayaan yang tinggi memungkinkan masyarakat bekerja sama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Kepercayaan mengurangi biaya sosial, memperkuat legitimasi, dan memperlancar proses pembangunan.
Pandangan serupa juga dapat ditemukan dalam teori political support yang dikembangkan oleh David Easton. Easton menjelaskan bahwa stabilitas suatu sistem politik sangat bergantung pada dukungan masyarakat terhadap lembaga dan proses pemerintahan. Dukungan tersebut tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dibangun melalui konsistensi kebijakan, akuntabilitas, serta kemampuan pemerintah menjawab harapan publik.
Oleh karena itu, polemik yang berkembang terkait Dadan Hindayana semestinya tidak hanya dilihat sebagai persoalan individu. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program strategis yang sedang dijalankan. Sebab, ketika kepercayaan publik mengalami erosi, dampaknya dapat meluas pada efektivitas kebijakan dan legitimasi institusi yang mengelolanya.
Pelajaran yang sama juga dapat kita lihat dari dinamika nilai tukar rupiah. Pasar bergerak berdasarkan keyakinan terhadap masa depan. Rakyat pun demikian. Masyarakat akan memberikan dukungan ketika melihat adanya transparansi, keterbukaan, integritas, dan kesungguhan dalam menjalankan amanah pemerintahan.
Pada akhirnya, kekuatan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas kurs, atau besarnya investasi yang masuk. Ada satu indikator yang sering kali tidak tercatat dalam laporan statistik, tetapi sangat menentukan arah perjalanan bangsa, yaitu tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.
Di sinilah makna penting dari metafora “Nilai Tukar Dadan”. Di balik polemik yang berkembang, terdapat pelajaran yang lebih besar bahwa kepercayaan merupakan mata uang politik dan sosial yang sangat berharga. Rupiah yang melemah masih dapat diperkuat melalui instrumen ekonomi yang tepat. Namun, ketika kepercayaan publik melemah, proses pemulihannya sering kali jauh lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih panjang.
Karena itu, menjaga kepercayaan publik seharusnya menjadi perhatian utama seluruh penyelenggara negara. Sebab negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki mata uang yang kuat, melainkan juga negara yang mampu menjaga nilai tukar kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya.
Contact Redaksi: 081377271073
Editor/ Publisher Sumbar Times Oke. www.sumbartimesoke.id













